Terkait dengan wabah PMK yang semakin massif dan semakin banyak peternak yang mengalami kerugian lalu lambatnya respon pemerintah atas wabah ini yang terbukti dari awal kasus di dua provinsi yang terjangkit PMK dan hanya dalam waktu sebulan wabah ini sudah menyebar ke 20 provinsi lainnya, pihak PPSKI (perhimpunan peternak sapi dan kerbau Indonesia) mengadakan press rilis yang menghadirkan para pakar kesehatan hewan yang sudah berpengalaman dalam menangani wabah PMK.
Dalam acara diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 ini ketua PPSKI yaitu dokter hewan Nanang Pursue Bendro menyampaikan tentang kondisi yang dialami oleh para peternak. Dalam wabah PMK ini perlu adanya peran pemerintah seperti penangan covid pada manusia dimana ada sadgasnya yang tiap hari datanya di update dan ada perhatian penuh dari semua pihak sehingga bisa cepat teratasi wabah tersebut, sampaikan situasi ini kepada publik, kepada pemerintah, maupun siapa saja yang mempunyai konsentrasi bertumbuh kembangnya nasib peternakan di Indonesia dan sebab ternaknya sehingga semua menaruh dan kepedulian sehingga penuntasan kasus PMK segera selesai.
Kemudian hadir pula pakar kesehatan hewan Dr.drh.,Sofyan Sudrajat selaku tokoh yang sudah berpengalaman puluhan tahun menangani wabah PMK di Indonesia zaman dahulu beliau menyampaikan solusi mengatasi PMK. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah yang bener-bener komprehensif cerdas dan juga bisa melindungi semua masyarakat terutama masyarakat peternak, jangan sampai peternakan akan semakin turun dan semoga wabah ini tidak terlalu lama sehingga diminta juga kepada pemerintah jangan sampai mengizinkan impor daging dari India.
Pertama mendorong pemerintah pusat menjadikan status kejadian luar biasa akan meluasnya penyebaran penyakit mulut dan kuku di wilayah negara Republik Indonesia, penyebaran dan dampak wilayah penyakit mulut dan kuku di Indonesia semakin meluas secara menyatakan empat kabupaten di provinsi Jawa Timur dan satu kabupaten di provinsi Aceh pada tanggal 21 mei 2022 penyebaran penyakit ini telah mencapai 82 kabupaten, 16 provinsi total 5,4 juta ekor, 20,7 ribu ekor ternak sakit data dari IDC peternak. Data tersebut belum termasuk fakta-fakta di lapangan dimana banyak transaksi yang dipotong oleh para peternak setelah melihat dampak PMK, tanpa melakukan revisi er untuk transaksi perang PKM ini berakibat terhadap turunnya produksi susu secara drastic 80% berakibat hilangnya pendapatan harian para peternak sapi perah, pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan provinsi utama ternak sapi perah dimana saat itu turunnya produksi seharian secara total dari ketiga provinsi tersebut.
Ketiga kami menghimbau pendorong terciptanya komunikasi yang kondusif dan terkontrol berjalan dalam pengaturan kebijakan PMK tertinggi sehingga operasional dilapangan dapat dijalankan denan baik dan aman. Hal ini sebagai upaya mengatasi dengan para peternak aturan dikeluarkan oleh pemerintah khususnya pengontrol lalu lintas ternak serta produk turunannya dalam rangka mempersiapkan hari raya qurban.
Keempat meminta kepada pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan vaksin anti PMK, karena vaksin Anthrax hewan yang mengikat dan kemudian penularan PMK merupakan hal yang harus segera dilaksanakan. belum jelas vaksin PMK di Indonesia, pemerintah harus melakukan trobosan kebijakannya sehingga setiap waktu yang ada di masyarakat secara efektif untuk pengadaan vaksin PMK ini.
Kelima meminta kepada pemerintah agar ketersediaan dan harga tersebut besar dalam peanganan pahit PMK dan pelaksanaan vaksinas, operasionalisasi pengawasan, lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, dan bantuan support dari para peternak tentang PMK semakin luas dan penangannya dapat berlangsung lama.
Keenam adalah pendorong terbentuknya lembaga satuan tugas penanganan PMK yang terkoordinasi secara terpusat layaknya peranan pemerintah kabupaten provinsi dan lens atau wabah flu burung, ketujuh BPUPKI meminta kepada pemerintah untuk memberhentikan importasi daging kerbau dari India yang kedelapan mendorong pemerintah untuk melakukan stepping out dengan pemotongan bersyarat yang melibatkan pulau dan gua beralih fungsi menjadi pendamping penampung sapi qurban yang laksanakan di RPH. Kesembilan menghimbau kepada para peternak sapi dan kerbau Indonesia agar lebih memperketat biosecurity ini masing-masing kandang agar ternak sapi dan kerbau masih sehat dapat terhindar dari penyakit mulut dan kuku. Kesepuluh mengimbau para peternak sapi dan kerbau agar segera melaporkan kepada petugas jalan masing-masing apabila ditemukan gejala penyakit PMK.
